JAKARTA, infodesaku.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), merupakan salah satu solusi dalam menurunkan angka kemiskinan di desa, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Dikutip dari Portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Senin (26/07/2021), hal itu disampaikan Halim saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, Senin (19/07/2021) lalu.
“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” ujarnya.
Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tersebut, pria yang karib disapa Gus Halim ini mendengarkan paparan BPS soal dasar penghitungan Kemiskinan di Indonesia.
Dalam RTM ini, Menteri Halim Iskandar turut menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat.
Ia melaporkan, bahwa Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua,yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Lebih lanjut, Gus Halim memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.
“PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel,” jelasnya.
Dua program ini, lanjut pria ramah ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Untuk itu, ditegaskannya pula, jika Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya akan semakin meningkat.
“BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ini bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM,” kata Gus Halim.
Yang penting, kata Gus Halim menekankan, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.
Turut hadir dalam pertemuan kemarin, diantaranya, Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. (FikA)
