Jakarta ,infodesaku.com
Sebuah keadilan belum berpihak kepada BPD seluruh Indonesia sedangkan SK BPD dan SK kepala desa sama-sama dari bupati,karna tugas BPD sangat berat. Itulah BPD melakukan aksi damai sejarah pertama kali rilis BPD seluruh Indonesia 16/2/2023 di jakarta 9 tuntutan (termasuk menolak memperpanjang masa jabatan kepala desa 9 tahun)
1.mendorong Prolegnas tentang revisi UU no 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pemerintahan desa
2.menyetujui perubahan tentang ketentuan umum
Tentang badan permusyawatan desa(BPD)
Menjadi dewan perwakilan rakyat desa (DPR desa)
3.pasal 23 penyelenggaraan pemerintahan desa bukan pemerintah desa
4.hak pengelolaan keuangan pemerintahan desa yg mandiri dan akuntabel
5.Presiden melalui Mentri desa PDTT berikan hak keuangan kinerja pengawasan dana desa sebesar 3persen / perseratus dan peningkatan kapasitas anggota BPD sesuai dgn amanat pasal113 bagi BPD disalurkan kesetiap desa seluruh Indonesia
6.memberikan jaminan sosial,jaminan kesehatan,jaminan hari tua kepada anggota BPD sesuai dgn UU dan peraturan yg berlaku diseluruh Indonesia
7.mendorong revisi UU no 110 THN 2016 tentang BPD disesuaikan dengan dgn kondisi sekarang
8.kementrian dalam negri menerbitkan logo resmi skala nasional BPD atau DPR desa yg telah diajukan oleh PABPDSI pada tahun 2021
- Kementerian dalam negeri menerbitkan edaran kepada pemerintah propinsi seluruh Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pemerintah desa sesuai dgn amanat UU no 6 tahun 2014 pasal 114 yg didalamnya termaktub peningkatan kapasitas, manajemen pemerintahan, bantuan keuangan ,pandamping,dan bantuan teknis
Terkait rencana aksi tersebut koordinasi lapangan aksi nasional Yuce Hengki Sadok mengatakan telah melayangkan surat kepada presiden,ketua MPR RI,ketua DPR RI,ketua DPD RI, Mentri dalam negri,dan Mentri desa PDTT RI
Selain itu,surat juga telah diberikan kepada ketua dan anggota komisi 2 DPR RI,ketua dan anggota komisi 5 RI,ketua fraksi DPR RI, gubernur seluruh Indonesia,bupati/walikota seluruh Indonesia ketua DPRD kabupaten seluruh Indonesia ( Dalys )
