Sekda Kalbar Buka Bimtek Optimalisasi Pendapatan SDGs Desa Tahun 2022

  • Share
SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
Keterangan foto: SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). (Istimewa)

PONTIANAK, infodesaku.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka acara “Bimbingan Teknis (BIMTEK) Optimalisasi Pendapatan SDGs Desa Tahun 2022”, pada Kamis (24/3/2022), di Hotel Maestro Pontianak.

Acara ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa dan PDTT RI.

Dilansir dari Kalbarprov.go.id, Jumat (25/03/2022), dijelaskan bahwa, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. 

SDGs juga merupakan aksi dunia yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, di masa kepemimpinan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. 

“Menteri PDTT RI mungkin sudah diingatkan oleh Presiden bahwa negara kita memiliki kesepakatan untuk mengentas kemiskinan. Sebelumnya, kita sudah memiliki data membangun indikator-indikator Indeks Desa Membangun (IDM), seperti sudah disusunnya pendataan berbasis desa yang menjelaskan status suatu desa,” kata Harisson.

Sehingga, berdasarkan data-data yang sudah tersusun tersebut, kepala desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, dapat melakukan intervensi untuk membangun desa.

“Data-data ini akan kita update (perbaharui) lagi dengan data SDGs yang lebih detail dari IDM,” ujarnya.

Harisson menyampaikan, pembaharuan data perlu dilakukan segera. Dengan kondisi revolusi 5.0–dimana sekarang seluruh pihak diminta untuk melakukan pendataan dengan masuk ke dalam sebuah laman dan memanfaatkan teknologi informasi. 

“Ini untuk mempermudah kepala desa atau level kecamatan hingga provinsi untuk mengambil intervensi desa-desa yang keadaannya kurang memadai. Jadi, hal yang paling mendasar dalam membangun desa adalah kebutuhan anggaran,” katanya.

Sebelumnya, kegiatan ini dihadiri secara virtual dan secara langsung oleh seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Koordinator Tenaga Ahli Madya Provinsi Kalimantan Barat, serta para peserta yang berasal dari berbagai organisasi. (FikA)

  • Share
Exit mobile version