BERITA  

Persoalan Administratif dalam Pencairan Dana Desa Masih Jadi Hambatan Utama Keterlambatan Penyaluran

Keterangan foto: Pemberian dana desa difokuskan kepada kebutuhan masyarakat desa. (Ilustrasi/Istimewa)
Keterangan foto: Pemberian dana desa difokuskan kepada kebutuhan masyarakat desa. (Ilustrasi/Istimewa)

JAKARTA, infodesaku.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengakui bahwa hingga tahun 2021 kemarin, persoalan administratif terkait pencairan dana desa masih menjadi hambatan utama dalam keterlambatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Untuk itu, ia pun mengajak semua pihak untuk mengantisipasi kompleksitas hambatan administratif terkait pencairan dana desa tersebut.

“Tahun 2022 ini, sudah semestinya hambatan-hambatan tersebut telah dapat kita antisipasi demi percepatan penyaluran dana desa. Kami berharap kepada pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk dapat segera menindaklanjuti berbagai hambatan penyaluran Dana Desa reguler dan Dana Desa untuk BLT Desa. Sehingga, desa-desa akan dapat segera memanfaatkan dana desa, dan desa-desa dapat segera mungkin menapaki kebangkitannya akibat pandemi Covid-19,” kata Menteri Halim saat menghadiri rapat koordinasi Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Jawa Timur, Kamis (24/2) malam, di Surabaya, Jawa Timur.

Seperti dilansir dari Portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sabtu (26/02/2022), Halim menjelaskan, hambatan-hambatan administrasi pencairan dana desa perlu di mitigasi, sehingga penyaluran dana desa bisa lebih cepat dan kemudian bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan. 

Ia mencontohkan, hambatan yang terjadi di tahun 2021 pada level desa seperti terdapat masalah keterlambatan penetapan APBDes, pilkades, termasuk pergantian kepala desa dan perangkat desa, konflik antara Pemdes dan BPD atau tidak terdapat kesepakatan Kepala Desa dengan perangkat Desa, perbedaan penafsiran atas ketentuan minimal 50 persen upah dalam kegiatan PKTD dan lainnya.

“Perlu pendampingan penyusunan APBDes, Hal-hal misalnya mengenai surat kuasa pemindahan dari rekening daerah ke rekening kas desa. Penerbitan SK ini begitu terlambat sehingga penyaluran dana desa juga terlambat, ini harus kita antisipasi dan dimitigasi,” ujarnya.

Halim juga menambahkan, hambatan lainnya ada pada level kabupaten. Misalnya belum ditetapkannya Peraturan Bupati dan surat kuasa sebagai syarat penyaluran dana desa, terdapat syarat tambahan dari kabupaten untuk penyaluran dana desa, intervensi kegiatan pemda untuk diakomodir dalam APBDes, Data dari Dinsos yang belum ada/lambat sehingga Kades kesulitan dalam penetapan KPM BLT Desa, hingga terjadinya pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

“Tahun 2022 ini, masalah serupa kembali terulang, yang terbanyak adalah keterlambatan penetapan APBDes, serta belum adanya surat kuasa pemindahbukuan dari kepala daerah, serta keterlambatan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Begitu juga hal lain misalnya Peraturan Bupati dan Walikota. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya. (FikA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.