BERITA  

DPR dan DPD Sepakat Tak Lanjutkan RUU tentang BUMdes, Gus Halim: Regulasi Sebelumnya Sudah Holistik dan Komprehensif

Keterangan foto: Ilustrasi sidang di DPR RI. (Istimewa)
Keterangan foto: Ilustrasi sidang di DPR RI. (Istimewa)

JAKARTA, infodesaku.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan, bahwa penerbitan undang-undang baru yang bakal mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) belum diperlukan. 

Disamping memang, regulasi terkait BUMDes dan BUMDesma yang telah diatur oleh dua Undang-Undang (UU) sekaligus, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinilai sudah holistik (menyeluruh) dan komprehensif (luas dan lengkap).

“Regulasi yang terkait dengan BUM Desa ini sudah holistik dan komprehensif, apalagi BUM Desa ini satu entitas yang dipayungi oleh dua undang-undang,” kata Menteri Halim saat rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan DPD RI, Kamis (27/01/2022), sebagaimana dilansir dari Portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Selasa (15/02/2022).

Senada dengan Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar–Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid, selaku penyelenggara Raker pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa menyepakati pandangan tersebut. Dengan demikian, hasilnya, DPR, DPD dan Pemerintah menyimpulkan untuk tidak melanjutkan RUU BUM Desa tersebut.

“Materi muatan RUU tentang BUM Desa yang diusulkan oleh DPD RI menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa dan atau peraturan pelaksanaannya,” kata Abdul Wahid, saat membacakan hasil rapat.

Untuk dapat diketahui, Rapat kerja yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI adalah dalam rangka pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa yang sudah masuk dalam prolegnas 2021. Dalam rapat tersebut turut dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Menteri Desa PDTT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM selaku perwakilan pemerintah.

Sekedar informasi, sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan begitu, BUMDes dan BUMDesma memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

Kedua UU tersebut diperkuat Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan BUMDesma.

Masih dilansir dari portal yang sama, hingga saat ini, Kemendes PDTT terus bekerja membuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. 

Dilakukan juga pendataan jenis usaha, omzet, nilai aset, serta kondisi obyektif BUMDes melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk memastikan BUMDes memang sehat secara ekonomi. (FikA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.