banner 728x250

Buku “SDGs Desa” Ungkap Arah Baru Pembangunan Desa Berkelanjutan Secara Nasional

  • Share
banner 468x60

JAKARTA, infodesaku.com – Buku bertajuk “SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” yang ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), mengungkap arah baru pembangunan desa berkelanjutan secara nasional.

Seperti dilansir Portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, penulis menekankan bahwa hal itu, bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

“Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, Halim Iskandar menyinghung soal urgensi SDGs, yang mulai dikumandangkan sejak 1945, dimana pengetahuan manusia tentang pembangunan terus berkumulasi.

“Ini ditandai PBB melalui konferensi tingkat tinggi pembangunan sejak 1960-an sampai 2000-an, baik mengenai ling­kungan, sosial, anak, kependudukan, bencana, maupun iklim (halaman 2-8),” terangnya.

Lebih lanjut, kumulasi pengetahuan pembangunan itu dirumuskan PBB sebagai Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada 2015. Inilah pembangunan yang holistik, lengkap sampai pada pengukurannya secara detail. Karena itu, rumusan SDGs sangat luas, mencakup 17 tujuan global, yang terinci atas 169 indikator capaian (halaman 8, 12, 63, 144, 145, 155). Bahkan, pada 2020, PBB menetapkan indikator capaiannya meningkat menjadi 247 (halaman 145).

“Sebagai salah satu pengusul aktif, Indonesia mendudukkan SDGs sebagai arus utama segenap pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Perpres nomor 59/2017 mene­tapkannya sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan arahan untuk membuat rencana aksi nasional, provinsi, dan kabupaten (halaman 102),” sampainya.

“Kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi membentuk pusat studi pembangunan berkelanjutan. Swasta mengarahkan corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi,” sambunganya.

Halim Iskandar menyampaikan, SDGs ini menandai perubahan global pembangunan, yang melepaskan diri dari ideologi-ideologi yang acap bertolak belakang. Manajemen pembangunan global kini pun diarahkan pada kesamaan tujuan akhir pembangunan (halaman 79-80). Ideologi kapitalisme dan sosialisasi sama-sama menghilangkan kemiskinan warga, meningkatkan kesehatan warga, hingga menjaga lingkungan hidup di sekitar pemukiman.

“Persoalannya, pembangunan selama ini selalu berupa narasi akbar, hanya memperhitungkan peran negara atau antarnegara (halaman 69). Kalaupun diturunkan pembahasannya, hanya sampai kepada pelaku ekonomi nasional atau pemerintah daerah,” tuturnya.

Padahal, penulis menyatakan desa berkontribusi 74% terhadap SDGs nasional, yang dalam Perpres nomor 59/2017 disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (halaman 17). Penghitungannya, 91%  wilayah pemerintahan berupa desa sehingga pengelolaannya akan memenuhi tujuan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, produksi, dan konsumsi. 

“Tujuan berikutnya ialah pemerataan wilayah, infrastruktur, permukiman, tanggap perubahan iklim, lingkungan darat, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, 188 juta warga desa merupakan 43% penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan mereka menyumbang bagi tujuan penghilangan kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan pendidikan, serta kesetaraan gender.

Sayang, sumbangan desa yang sangat besar itu luput dari perhatian. Tanpa menekankan peran desa, SDGs Indonesia selalu menempati posisi terbawah di antara 116 negara. Pada 2016 posisinya sudah pada rangking 98, sedangkan pada 2020 tambah merosot menjadi rangking 101.

“Untuk mendaratkan narasi akbar pembangunan sampai ke desa, penulis secara cerdik meminjam pendekatan people centered development (halaman 75-78). Ini langsung membangun kelompok-kelompok masyarakat di lapangan, artinya pembangunan langsung masuk ke desa,” terangnya.

Namun begitu, selama ini metode partisipatoris yang menjadi andalan pendekatan pembangunan ini tidak mampu memutuskan sendiri substansi pembangunan. Keputusan tergantung pada hasil musyawarah sehingga ada kalanya kebutuhan objektif desa tertutupi oleh keputusan musyawarahnya.

“Pada titik inilah pelokalan SDGs untuk masuk ke desa menjadi penting. Kolaborasi antarpihak di desa diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan SDGs,” katanya. (FikA)

banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *